The Bomb From The Other Thing

Pada hari kamis tanggal 14 Januari 2016, sebuah terjadi tragedi yang menjadi pusat perhatian publik, 3 titik jalan di Jakarta menjadi target pengeboman oleh manusia-manusia yang (mungkin) tidak berpikir panjang untuk melakukan itu. Saya tidak akan membahas mengenai peristiwa tersebut, tetapi saya mencoba mengaitkan efek dari pengeboman tersebut terhadap objek dari penulisan ini. Tanpa bermaksud untuk tidak bersimpati atas peristiwa tersebut, saya tetap mendoakan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut mendapatkan tempat yang lebih layak di sisi-Nya.

Pada saat peristiwa tersebut terjadi, secara bersamaan diselenggarakan pula proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan walikota secara serentak Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi. Sebagai gambaran, penyelenggaraan pilkada serentak Tahun 2015 ini belum terjadi di seluruh dari di Indonesia hanya terdapat 269 daerah yang menyelenggarakan Pilkada di Tahun 2015.

Pilkada serentak ini baru pertama diselenggarakan Tahun 2015, penyelenggaraan ini merupakan implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan untuk dilakukan Pilkada serentak, dimana pelaksanaan pilkada serentak tersebut dilakukan secara bertahap pada Tahun 2015, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023 dan akan dilaksanakan secara nasional pada Tahun 2027 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

Mayoritas penyelenggaraan Pilkada diselesaikan di Mahkamah Konstitusi karena pasangan calon yang tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak tidak dapat menerima hasil dari penetapan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Hal ini menggambarkan bahwa Pilkada masih dipandang sebagai sebuah kompetisi untuk mendapatkan jabatan padahal esensi dari Pilkada adalah pengisian jabatan kepala daerah.

Hal inilah yang perlu dilakukan sosialisasi oleh partai politik sebagai sarana untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya calon-calon yang akan berpartisipasi dalam Pilkada. Proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah disediakan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan Pilkada hanya saja lagi-lagi terjadi pergeseran persepsi yang (mungkin) pasangan calon yang tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak merasa mereka kalah dalam kompetisi. Jadi, pada faktanya banyak permohonan di Mahkamah Konstitusi yang terlalu dipaksakan hanya sekedar untuk membuat persepsi masyarakat bahwa penyelenggara tidak melakukan tugasnya dengan baik.

Jika memang pemanfaatan sarana proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya maka permohonan-permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi akan menggambarkan memang proses demokrasi melalui Pilkada tidak menghasilkan kualitas yang baik. Walaupun Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menyatakan bahwa dalam Pilkada maupun Pemilu akan ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pasangan calon yang sedang berupaya untuk mengisi jabatan tersebut karena Pilkada maupun Pemilu merupakan proses politik yang dikemas dengan kata “demokrasi”.

Terlepas dari penyelenggaraan Pilkada ini, saya hanya akan fokus terhadap proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Dimana Mahkamah Konstitusi sedang memeriksa 147 permohonan. Hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan 2 persidangan di tiap daerah yang masing-masing persidangan dengan agenda persidangan pendahuluan dan mendengarkan jawaban termohon serta keterangan pihak terkait.

Hal yang menarik dalam proses persidangan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah saat ini adalah mengenai persyaratan pengajuan permohonan yang dibatasi oleh Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 yang kemudian di atur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa pada intinya pengajuan permohonan dilakukan jika selisih antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak hanya ( 0,5%; 1,0%; 1,5%; 2,0%). Presentase tersebut dihitung dari perolehan suara dari pasangan calon peraih suara terbanyak serta penentuan presentase tersebut didasarkan atas jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Tetapi, secara de facto mayoritas permohonan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Menurut data dari KPU RI, hanya 9 permohonan yang memenuhi persyaratan pengajuan permohonan tersebut. Mayoritas permohonan tetap diajukan dengan dasar adanya pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif), dimana konsep TSM ini pertama kali dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2015.

Konsep ini merupakan perluasan terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mana pada ide pembentukannya, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan yang hanya terbatas pada kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara.

Konsep ini dianggap sebagai terobosan yang sangat bagus dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum di Indonesia karena dianggap Mahkamah Konstitusi telah keluar dari konsep “Mahkamah Kalkulator” yang mengutamakan keadilan substantif.

Dengan dibukanya ruang tersebut, sejak putusan ini ada hingga saat ini konsep TSM ini menjadi primadona bagi Pemohon untuk mengajukan pengujian keputusan KPU, konsep TSM ini merupakan pelanggaran-pelanggaran yang mayoritas dilakukan oleh pasangan calon peraih suara terbanyak.

Tapi hal yang sering kali tidak disimak dengan cermat oleh masyarakat bahwa konsep ini HARUS BERKORELASI DENGAN HASIL PEROLEHAN SUARA, yang berarti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon yang meraih suara terbanyak maupun KPU haruslah secara SIGNIFIKAN DAPAT MEMENGARUHI HASIL PERINGKAT PEROLEHAN SUARA. Maksud dari pertimbangan tersebut, terdapat selisih dari Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yang apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut terbukti dalam persidangan maka seharusnya Pemohon yang meraih suara terbanyak.

Secara eksplisit, dalam putusan tersebut sebenarnya Mahkamah Konstitusi telah merumuskan selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sebagai persyaratan pengajuan permohonan walaupun demikian persyaratan ini belum dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan yang mengakibatkan permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak lagi didasarkan pada batas selisih tersebut.

Kemudian pertimbangan tersebut dituangkan dalam Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 yang secara normatif telah diberlakukan dan mengikat bagi seluruh masyarakat yang akan mengajukan hak konstitusionalnya untuk menguji hasil pemilihan kepala daerah.

Dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2015 ini, Pemohon mengindahkan ketentuan ini dengan dasar bahwa ambang batas ini melanggar hak konstitusional warga negara. Cukup masuk diakal karena Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution perlu mempertimbangkan aspek keadilan bagi masyarakat yang tertuang dalam konstitusi.

Akhirnya semua terjawab, dalam salah satu persidangan yaitu dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Cianjur Tahun 2015, Termohon (dalam hal ini KPU Cianjur) melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa :

Pertama, menurut hemat TERMOHON ketentuan dalam Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 yang menetapkan dan membatasi selisih perolehan suara sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan pemilihan bupati dan wakil bupati, bukan sekedar aturan formil prosedural. Menurut hemat TERMOHON aturan tersebut cukup substansial, lebih substansial dari, misalnya ketentuan yang membatasi pengajuan permohonan tidak lebih dari 3 x 24 jam, yang ketentuan terakhir ini sangat dijaga dan diterapkan secara konsisten oleh Mahkamah. 

Kedua, siapapun yang mengajukan diri secara sukarela untuk turut serta sebagai calon dalam pemilihan, dengan perkataan lain setiap pasangan calon, secara yuridis harus dianggap menerima aturan main yang ada, termasuk aturan main mengenai perselisihan hasil pemilihan. Menyangkal validitas atau keadilan suatu aturan kepemilihan yang bisa dikatakan telah disepakati, setelah pemilihan memperlihatkan hasilnya, menurut hemat TERMOHON sulit untuk ditempatkan sebagai upaya untuk membangun sebuah demokrasi konstitusional yang berkualitas. Jika memang ketentuan dalam Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 dinilai tidak sejalan dengan konstitusi oleh karena menghalangi ditegakkannya keadilan substantif, maka upaya untuk meniadakan ketentuan itu seyogyanya dilakukan lebih awal dengan melakukan judicial review dan hal tersebut dapat diajukan tanpa harus menunda pelaksanaan pemilihan. Sebagai contoh, judicial review terhadap ketentuan yang berkenaan dengan calon tunggal sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang dikabulkan oleh Mahkamah. Upaya hukum itu dilakukan di tengah tahapan pemilihan sedang berlangsung, dan dapat diselesaikan oleh Mahkamah tanpa mengakibatkan kekacauan tahapan pemilihan. Dengan tidak menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan uji materiil terhadap Pasal 158 ayat (6) UU No. 8 Tahun 2015, maka PEMOHON tidak boleh mendapatkan manfaat atas kesalahannya in casu mempersoalkan ambang batas syarat pengajuan pembatalan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati.

Lebih-lebih Mahkamah telah memeriksa dan mengadili pengujian Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/)PUU-XIII-2015. Dalam putusan aquo, Mahkamah mempertimbangkan:

“Ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum atas hasil pemilihan kepala daerah sehingga pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan harus mempunyai perolehan suara yang signifikan.”

Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan:

“Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara pemohon.”

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah telah menunjukkan Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 merupakan ketentuan substantif bukan hanya semata-mata yang bersifat prosedural. Hal ini pun menggambarkan ketentuan tersebut ditujukan untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, Mahkamah patut untuk secara konsisten menegakkan ketentuan tersebut dalam perkara aquo dengan menegakkan perlakuan yang sama bagi masyarakat. Dan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan bilaman dua hal yang sama diperlakukan berbeda. Dengan perkataan lain, Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 telah mengandung tidak hanya sekedar makna kepastian melainkan pula keadilan.

Ketiga, Mahkamah telah menerbitkan serangkaian peraturan mengenai hukum acara yang mengatur lebih lanjut dan sangat detil ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2015. Menurut pemahaman TERMOHON, isi peraturan Mahkamah tersebut memperlihatkan antara lain bahwa Mahkamah mengukuhkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015.

Bahwa sebagaimana diketahui, batas selisih perolehan suara yang diatur baik dalam Pasal 156 UU Nomor 8 Tahun 2015 jo. Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 5 tahun 2015 merupakan ketentuan yang dikualifikasikan sebagai ketentuan yang bersifat memaksa (dwingendrecht) yang merupakan ketetuan yang sudah jelas, dan tertutup untuk disimpangi sehingga harus dihormati demi kepastian hukum, andai pun penyimpangan ini dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Sebagaimana yurisprudensi yang bersifat tetap (vaste jurisprudenctie) dari Mahkamah, haruslah berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara atau peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta, antara lain sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-12/PHPU.D-IX/2001 jo. Nomor 41/PHPU.D-VII/2008.

Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, menyatakan:

Mahkamah dapat menilai pelanggaran- pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada”.

Dari jawaban termohon tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 tersebut merupakan ketentuan yang bersifat memaksa dan tidak dapat lagi dipermasalahkan karena upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melakukan pengujian ketentuan tersebut adalah judicial review, dimana telah dilakukan dan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan ketentuan tersebut merupakan perumusan dari pembentuk undang-undang yang bukan lagi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Jadi pertanyaan yang muncul adalah “Apakah Mahkamah Konstitusi tetap konsisten dengan logika hukum tersebut?atau desakan masyarakat yang berpendapat untuk mengindahkan ketentuan tersebut dapat mempengaruhi logika hukum yang telah dibangun oleh Mahkamah Konstitusi?

Sesuai dengan judul yang saya ambil “The Bomb From The Other Thing”. Mungkin ini akan menjadi bom waktu yang tidak akan memakan korban seperti pengeboman di jakarta beberapa hari lalu tetapi ada potensi akan memberikan efek seperti bom waktu. Tanggal 18 Januari menjadi hari yang cukup krusial karena pada hari itu akan diselenggarakan putusan dismissal yang berarti Mahkamah Konstitusi akan memangkan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan formal seperti jangka waktu pengajuan permohonan, legal standing Pemohon, dll.

Putusan ini tidak akan dapat diprediksi karena Hakim Konstitusi yang berjumlah 9 orang memiliki pengetahuan dan keyakinan untuk memeriksa permohonan-permohonan yang sedang diperiksa. Tetapi berdasarkan pengetahuan saya yang masih terbatas ini, saya mencoba untuk merumuskan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada tanggal 18 Januari tanpa mendahului putusan Mahkamah

Pertama, permohonan yang masuk ke dalam putusan dismissal adalah hanya permohonan yang diajukan melewati jangka waktu 3×24 jam sejak keputusan KPU diumumkan. Permohonan yang tidak memenuhi ambang batas selisih sebagai persyaratan pengajuan permohonan tetap dilanjutkan.

Kedua, Permohonan yang masuk ke dalam putusan dismissal adalah permohonan yang tidak memenuhi persyaratan formal yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi seperti permohonan yang melewati jangka waktu pengajuan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dan Permohonan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Tetapi Permohonan yang tidak memenuhi ambang batas selisih sebagai persyaratan pengajuan permohonan tetap dilanjutkan.

Ketiga, permohonan yang masuk ke dalam putusan dismissal adalah permohonan yang tidak memenuhi persyaratan formal dan juga yang tidak memenuhi ambang batas selisih sebagai persyaratan pengajuan permohonan tetapi hanya terbatas pada permohonan yang selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terlalu jauh dan tidak signifikan.

Keempat,  permohonan yang masuk ke dalam putusan dismissal adalah permohonan yang tidak memenuhi persyaratan formal dan juga seluruh permohonan yang tidak memenuhi ambang batas selisih sebagai persyaratan pengajuan permohonan, dan hanya tersisa 9 permohonan saja.

Dari keempat kemungkinan ini mungkin saja tidak ada satupun yang terjadi karena seperti saya kemukakan diatas bahwa 9 hakim konstitusi memiliki pengetahuan dan keyakinan yang jauh diatas saya.

Terlepas dari seluruh apa yang saya ungkapkan, saya percaya bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi akan tetap konsisten untuk menjaga hak konstitusi masyarakat. The Bomb from the Other Things tidak akan terjadi.

 

Advertisements

About satufajar

Young and Dangerous! i just try to write what on my mind and hope my blog is useful for many people!
This entry was posted in Pemikiran seorang pemuda and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s